Langsung ke konten utama

Darurat Sipil Vs Karantina Wilayah Mana Yang Lebih Efektif

Darurat Sipil Vs Karantina Wilayah Mana Yang Lebih Efektif. Darurat sipil lebih bicara pada persoalan pembatasan hak-hak sipil ketika terjadi kondisi darurat semacam perang dan situasi yang mengancam negara. Namun belakangan ini kita diberitakan dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo untuk menerapkan "Darurat Sipil" sebagai kebijakan jika penyebaran Virus Corona semakin massif.

Darurat Sipil Bukan Pilihan Tepat Atasi Wabah Covid-19 ...
Darurat Sipil Bukan Pilihan Tepat Atasi Wabah Covid-19 ... (Jerry Garcia)
Sementara itu, setelah hampir sebulan memerangi korona, Presiden Joko Widodo berencana menerapkan kebijakan darurat sipil. Namun, pilihan Darurat Sipil bukan berarti sama sekali diabaikan. Sebab, UU tentang Kekarantinaan Kesehatan menurutnya lebih khusus membahas tentang kesehatan dan lebih sesuai dengan bencana yang dihadapi saat ini.

Meski tidak menyebut negara, namun penjelasan itu mirip dengan yang terjadi di India.

Argumen yang keempat, penggunaan darurat sipil juga bertentangan dengan asas hukum Lex specialis derogat lex generalis (hukum yang khusus dapat menyampingkan hukum yang umum).

Darurat Sipil Bukan Pilihan Tepat Atasi Wabah Covid-19 ...

Darurat Sipil Vs Karantina Wilayah Atasi Covid-19

Darurat Sipil Atau Karantina Wilayah, Mana yang Rakyat ...

Perbedaan Karantina Wilayah VS Darurat Sipil - IDX Channel

Darurat Sipil VS Karantina Wilayah, Mana yang Lebih ...

Jokowi Sebut Perlu Kebijakan Darurat Sipil | tobasatu.com

Darurat Sipil Bukan Pilihan Tepat Atasi Wabah Covid-19 ...

Darurat Sipil Bukan Pilihan Tepat Atasi Wabah Covid-19 ...

Darurat Sipil Vs Karantina Wilayah Atasi Covid-19

Kita lihat saja, regulasi apa yang akan digunakan atau diterbitkan sebagai landasan operasionalnya," kata Khairul. Jika dibandingkan dengan karantina wilayah, konsekuensi penerapan darurat sipil relatif menguntungkan pemerintah. Jadi dalam perspektif ekonomi, darurat sipil jelas lebih buruk dari karantina wilayah karena kehadiran negara sama sekali berbeda di dua kebijakan yang kontras itu.

Komentar